Saya mengenal nama Cameron Abadi lantaran tulisan-tulisannya soal Jerman dan Iran di majalah Foreign Affairs. Kini dia adalah deputi editor di Foreign Policy. Walaupun artikel yang telah ditulisnya sangat banyak, agaknya Climate Radicals: Why Our Environmental Politics isn’t Working adalah buku pertamanya. Dan, yang sangat menarik dari buku terbitan Agustus 2024 ini adalah bahwa Abadi menulis soal kelindan antara aktivisme iklim di “jalanan” dan proses politik demokratis “normal” yang dilancarkan melalui lembaga-lembaga negara untuk memperjuangkan pengendalian krisis iklim.
Tanpa membuang waktu dan ruang, Abadi membuka bukunya dengan membedah tantangan besar yang dihadapi sistem politik demokrasi dalam menanggapi ancaman eksistensial seperti perubahan iklim. Dengan fokus pada Jerman dan Amerika Serikat, dua negara demokrasi besar yang memiliki pengaruh global, Abadi mengeksplorasi bagaimana demokrasi dirancang untuk menangani masalah jangka pendek, tetapi sesungguhnya tidak pernah memadai untuk menghadapi krisis jangka panjang yang membutuhkan tindakan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Perubahan iklim, dengan sifatnya yang kompleks dan dampaknya yang luas melampaui batas-batas negara, menghadirkan dilema mendasar bagi sistem politik yang demokratis sekalipun. Demokrasi berfungsi melalui perdebatan isu, pemilu, dan akhirnya konsensus. Tetapi krisis iklim menuntut keputusan yang sering kali tidak populer di mata mayoritas masyarakat, seperti menghentikan penggunaan bahan bakar fosil atau bahkan membatasi konsumsi. Abadi lalu mempertanyakan apakah demokrasi memang dapat mengatasi tantangan ini, atau apakah perubahan radikal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia di Bumi.
Jerman adalah salah satu negara dengan sejarah panjang dalam kebijakan lingkungan dan aktivisme iklim. Dari keberhasilan Partai Hijau-nya yang dianggap menjadi teladan hingga gerakan seperti Fridays for Future, negara ini telah lama dianggap sebagai pemimpin global dalam aksi iklim. Namun, seperti yang kemudian ditunjukkan oleh Abadi, gerakan iklim di Jerman kini memasuki fase baru yang ditandai dengan meningkatnya radikalisme.
Gerakan Fridays for Future, yang dipelopori oleh Greta Thunberg, telah menginspirasi ribuan pemuda Jerman untuk turun ke jalan menuntut perubahan—sama dengan yang terjadi di banyak negara lain. Strategi mereka sederhana, namun efektif: demonstrasi damai, aksi mogok sekolah, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya aksi iklim. Di sisi lain, kelompok Ende Gelände mengambil pendekatan yang lebih konfrontasional. Mereka terkenal karena menduduki tambang batubara, memblokir jalur kereta pengangkut bahan bakar fosil, dan menggunakan aksi langsung untuk menghentikan aktivitas industri yang merusak lingkungan.
Namun, kelompok yang paling kontroversial di Jerman adalah Letzte Generation. Mereka mengadopsi taktik-taktik yang dirancang untuk memprovokasi dan benar-benar mengganggu, seperti menempelkan diri dengan lem pada jalan raya, memblokir lalu lintas, atau bahkan merusak karya seni untuk menarik perhatian terhadap urgensi krisis iklim. Meskipun pendekatan mereka berhasil menciptakan dampak visual yang kuat, mereka sering kali menghadapi kritik keras dari publik dan politisi, termasuk Kanselir Olaf Scholz, yang menyatakan bahwa taktik mereka adalah bentuk ekstremisme.
Abadi, menurut saya, sangat berhasil dalam menggambarkan bahwa radikalisme ini tidak muncul dari kekosongan, melainkan dari rasa frustrasi generasi muda yang mendalam terhadap lambannya tindakan pemerintah. Aktivis merasa bahwa sistem politik saat ini benar-benar gagal merespons urgensi krisis, sehingga mereka beralih ke taktik yang lebih ekstrem untuk memaksa perubahan. Apa yang menjadi kata-kata kuat dari Thunberg kini termanifestasi menjadi tindakan yang lebih keras lagi.
Abadi lalu mengidentifikasi bahwa kompromi politik sebagai salah satu hambatan terbesar dalam upaya menangani perubahan iklim. Demokrasi, dengan kecenderungannya untuk mencari jalan tengah, sering kali menghasilkan kebijakan yang kurang ambisius dan diperlukan demi keselamatan umat manusia. Partai Hijau Jerman, meskipun memiliki agenda paling progresif, harus bernegosiasi dengan partai-partai lain dalam koalisi pemerintah. Akibatnya, banyak kebijakan ambisius mereka, seperti penghentian total penggunaan batubara domestik sebelum 2030, harus dikorbankan.
Sementara itu, di Amerika Serikat, polarisasi politik yang tajam membuat proses legislasi menjadi lebih sulit—kalau bukan malah mustahil. Partai Republik sering kali “skeptis” terhadap sains perubahan iklim dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan industri energi fosil. Pemerintahan Biden, meskipun berhasil meloloskan Inflation Reduction Act (IRA) 2022, harus berkompromi dengan senator dari negara bagian penghasil energi fosil, seperti Joe Manchin, yang menolak undang-undang yang lebih ambisius.
Abadi mencatat bahwa struktur yang disebut demokratis sebetulnya sering kali memberikan kekuatan yang tidak proporsional kepada kelompok kepentingan, seperti industri bahan bakar fosil, yang memiliki sumber daya untuk memengaruhi kebijakan publik melalui lobi, kampanye media, dan tekanan politik. Hal ini menciptakan hambatan struktural yang sangat sulit diatasi oleh aktivis dan politisi progresif. Di AS, di mana Bernie Sanders dan AOC sesungguhnya sangat progresif, tidak berdaya menghadapi lobi industri migas dan batubara yang setiap tahunnya menggelontorkan hampir 1 miliar dolar untuk kepentingan menghambat aksi iklim yang memadai.
Karenanya, radikalisme dalam aktivisme iklim, menurut Abadi, adalah respons langsung terhadap lambannya respons politik terhadap perubahan iklim. Aktivis muda, seperti anggota Fridays for Future, percaya bahwa perubahan-perubahan kecil yang sudah dicapai tidak cukup untuk menangani krisis ini. Mereka menyerukan transformasi besar yang melibatkan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. Namun, radikalisme ini juga membawa tantangan baru. Taktik ekstrem sering kali memicu reaksi negatif dari masyarakat luas, yang dibuat jengah oleh aksi-aksi yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Bagi saya, Abadi bisa menunjukkan secara efektif bahwa dilema ini mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara kebutuhan nyata akan tindakan radikal dan upaya untuk memertahankan dukungan publik.
Abadi juga menyoroti dimensi global dari krisis iklim, dengan menekankan ketidakadilan yang mendalam dalam distribusi dampak dan tanggung jawab. Negara-negara berkembang, yang menyumbang paling sedikit terhadap emisi karbon, sering kali menderita paling parah akibat dampak perubahan iklim. Namun, negara-negara maju, yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi historis, sering lamban dalam mengambil tindakan yang signifikan.
Perjanjian Paris 2015, meski merupakan tonggak penting, tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi komitmen mereka. Ketiadaan sanksi bagi negara yang gagal memenuhi target mereka mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola global. Selain itu, Abadi juga menunjukkan bahwa negara-negara maju sering mengutamakan kepentingan ekonomi domestik mereka daripada tanggung jawab global, yang semakin memperparah ketidakadilan. Kondisi ekonomi yang melemah terus-menerus dijadikan dalih untuk tidak serius dalam tanggung jawab atas iklim, sementara tak pernah ada dalih untuk belanja militer yang jauh lebih besar, atau potongan pajak terhadap para oligarkh—sebagaimana yang ditunjukkan oleh politik di AS.
Kembali ke benua Eropa, Partai-partai Hijau sering kali dipandang sebagai kekuatan utama dalam upaya menangani krisis iklim. Di Jerman, mereka telah berhasil menjadi bagian dari pemerintahan koalisi, tetapi seperti yang diuraikan pada bagian terdahulu, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk keselamatan. Kompromi politik yang diperlukan untuk membentuk koalisi sering kali mengurangi efektivitas kebijakan mereka.
Abadi lalu mempertanyakan apakah Partai Hijau dapat mencapai kekuatan yang cukup untuk memimpin transformasi besar, atau apakah mereka akan tetap terjebak dalam peran sebagai mitra koalisi dengan kompromi yang berdampak pada agenda iklim yang melemah. Dia juga menyoroti bahwa pendekatan pragmatis mereka sering kali membuat mereka kehilangan dukungan dari kelompok aktivis radikal yang menginginkan perubahan lebih cepat dan lebih mendasar.
Melalui analisis mendalam tentang dinamika politik, aktivisme, dan kebijakan, menurut hemat saya, Abadi telah berhasil menunjukkan bahwa krisis iklim adalah ujian besar bagi demokrasi modern. Sistem politik saat ini menghadapi tantangan luar biasa dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk bertindak cepat dengan keterbatasan struktural demokrasi.
Saya mengakhiri pembacaan atas buku ini dengan perasaan yang jauh dari optimisme. Namun, Abadi sendiri menyampaikan harapan bahwa dengan inovasi politik, kepemimpinan yang visioner, dan mobilisasi publik yang kuat, manusia dapat menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini. Krisis iklim adalah panggilan untuk bertindak, bukan hanya untuk menyelamatkan planet ini, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan—dan demokrasi, menurut Abadi, agaknya adalah peluang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Entahlah.
Bacaan terkait
Jurus Dewa Mabok Trump di Perubahan Iklim
Donald Trump dan Ancaman Krisis Iklim
Tak Sekadar Teriakan “How Dare You!”: Memahami Perjuangan Greta Thunberg Secara Lebih Komprehensif
Ulasan Pembaca 3