Bedah Buku “Politik Kaum Tertindas”, Feri Amsari Kritik Praktik Blusukan yang Kehilangan Esensi
BEKASI —Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengkritik praktik blusukan pemimpin negara yang dinilainya perlu dikembalikan pada tujuan utamanya: memahami kondisi masyarakat secara langsung, bukan sekadar menjadi tontonan publik. Kritik itu disampaikan dalam peluncuran dan bedah buku Politik Kaum Tertindas yang digelar penerbit Turos Pustaka bersama IBP Library di Djon Books & Coffee, Bekasi (10/10).
Dalam diskusi bertajuk Penguasa Dzolim, Feri menegaskan bahwa kepedulian para pemimpin terhadap rakyat semestinya berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab, bukan kebutuhan membangun citra.
“Kita harus memurnikan blusukan, karena sekarang blusukan disertai dengan mata yang banyak. Sedang dahulu, Nabi Daud hingga Umar bin Khattab tidak butuh banyak mata untuk itu,” ujar Feri.
Menurutnya, kehadiran para pemimpin di tengah masyarakat tidak serta-merta menunjukkan keberpihakan. Hal yang lebih penting ialah ketulusan untuk mendengar, memahami, dan menyelesaikan persoalan riil rakyat.
Pembicara lain, Alwi Johan, juga turut menyoroti bahaya pujian yang berlebihan di sekitar kekuasaan. “Pemimpin itu tidak boleh terlena dengan pujian-pujian, karena pujian itu sesungguhnya tidak ada yang genuine,” tegasnya.
Keduanya menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas kepemimpinan melalui kepekaan terhadap persoalan masyarakat dan keterbukaan terhadap kritik.
Diskusi tersebut berangkat dari buku Politik Kaum Tertindas: Bagaimana Islam Membongkar Keculasan Penguasa dan Mendorong Umat untuk Bersuara, terjemahan kitab Nashihah al-Muluk karya Imam al-Ghazali (1058–1111 M). Diterjemahkan oleh Afifah Ahmad dan diterbitkan Turos Pustaka pada September 2026, buku ini mengulas tanggung jawab moral penguasa, penegakan keadilan, serta konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif etika politik Islam.
Dalam pemikiran al-Ghazali, jabatan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban, bukan hak istimewa untuk mengejar kemewahan atau kepentingan pribadi. Prinsip ini menjadi landasan untuk meninjau hubungan penguasa dan masyarakat, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menyampaikan kritik.
Sebagai penulis pengantar buku sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri mengajak peserta mendiskusikan relevansi pemikiran tersebut dengan persoalan kepemimpinan kontemporer.
Kegiatan yang berlangsung pukul 16.00–17.30 WIB itu dihadiri sekitar 65 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi pemaparan dan tanya jawab, kemudian ditutup dengan penandatanganan buku oleh Feri Amsari.
Melalui kolaborasi ini, Turos Pustaka dan IBP Library berupaya memperluas akses terhadap khazanah pemikiran Islam klasik sekaligus membuka ruang diskusi kritis mengenai kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin.***
