Semarang – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar program Buku Pelaut Goes to Campus, Jumat (28/1/2022). Program ini diinisiasi oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan program “Buku Pelaut Goes to Campus” ini bertujuan untuk mengakomodir dan mengurai kepadatan dalam proses pembuatan dokumen kepelautan dengan cara datang langsung ke sekolah-sekolah pelayaran.
“Pembuatan buku pelaut dengan cara jemput bola, dengan demikian proses pelayanan dokumen kepelautan menjadi lebih mudah, cepat dan mengurangi antrean tentu saja,” ungkapnya, Sabtu (29/1/2022) di Semarang.
Buku pelaut merupakan dokumen dan identitas resmi yang wajib dimiliki para pelaut yang akan bekerja di atas kapal. Dokumen ini menjadi salah satu bukti dari kompetensi yang dimiliki pelaut, seperti yang diamanatkan pada Pasal 145 UU No17/2008 tentang pelayaran.
Ia pun berharap program serupa dapat dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia. Tujuannya meningkatkan kualitas, kenyamanan, kecepatan layanan, dan mengurangi biaya kepada pengguna jasa pelayanan.
Ia menambahkan, pelaut memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Negara. Oleh karena itu pihaknya akan terus mendukung dan memfasilitasi pelayanan bagi pelaut Indonesia.
Senada dengan hal itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Ahmad Wahid mengatakan program ini sangat membantu, mengingat permohonan pembuatan buku pelaut setiap tahun terus meningkat, terutama dari kalangan taruna sekolah pelayaran. Oleh karena itu perlu ada terobosan baru guna meningkatkan kualitas dan kenyaman pelayanan agar tidak terjadi antrean dan meminimalisir pungli (Pungutan liar).
Ia mengatakan, dengan adanya sistem pelayanan online meminimalisir terjadinya antrean. Ini juga sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai praktek pungutan liar oleh oknum-oknum di lingkungan perhubungan laut. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini, agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi menyebabkan penulran,” ujarnya.
Sejauh ini sudah ada 84 pelabuhan yang terkoneksi pelayanan online. Sehingga dokumen para pelaut yang masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi.
“Terobosan yang dilakukan KSOP Tanjung Emas, patut dicontoh. Ini adalah cara paling efektif dalam membantu para pelaut yang akan mengajukan dan memperpanjang buku pelaut,” katanya.
Dalam program ini, semua taruna cukup melakukan pemberkasan dan administrasi melalui manajemen sekolah atau kampus masing-masing. Selanjutnya berkas tersebut akan dikirim kepada pihak KSOP untuk dilakukan veriofikasi. (ST/JBR)